elmadinanews.com – Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2021 Kecamatan Pelawan tersenggara dengan protes beberapa kepala desa (Kades), Kamis 4 Februari 2021. Musrenbang disebut -sebut seakan tak berguna. Protes beberapa kades ini mewarnai agenda tahunan itu hingga ditemukan kesamaan persepsi.
Dari pantauan media ini, pemicu protes beberapa kades antara lain adanya stigma yang menganggap dana APBD adalah satu satunya anggaran pembangunan, seperti mengenyampingkan anggaran pembangunan dari Pemerintah pusat dan Provinsi. Sehingga beberapa desa mengaku tidak mendapatkan anggaran pembangunan dari APBD Kabupaten Sarolangun, mengartikan tidak mendapat perhatian Pemerintah Daerah.
H. Aripin Kades Pelawan Jaya menyebut desa yang dipimpinnya 2 tahun terakhir tidak mendapatkan anggaran pembangunan dari APBD.
Berikutnya protes juga dilontarkan Zamri, Kades Penegah, Ia juga mengaku desa yang dipimpinnya tidak mendapat apa yang diusulkan pada Musrenbang tahun lalu.
Protes juga dsampaikan Kades Pulau Aro dan Ibrahim Kades Muara Danau, mengutarakan hal yang mana, kecewa karena usulannya tidak terealisasi.
Musrenbang dibuka dan dipimpin oleh Asisten II Setda, Ir Dedy Hendry MSi didampingi Ketua DPRD, Tontawi Jauhari SE dan Kepala Bappeda, H Lukman MPd. Hadir Waka II Syahrial Gunawan, Camat Pelawan Deni Subhan SIP MH, Kapolsek, Danramil dan sejumlah Kepala OPD.
Ketua DPRD Sarolangun, Tontawi Jauhari memberikan apresiasi kepada Kades yang telah mengutarakan masukan, saran untuk menguatkan semangat juang dalam bekerja. Ia merespon secara positif atas langkah yang akan diambil di P-APBD 2021 dan APBD 2022 mendatang.
“Mohon bersabar, dari hatil kecil saya sangat memahami atas apa yang disampaikan oleh Kades Pelawan, Kades Pulau Aro dan lainnya, Insya Allah apa yang disampaikan menjadi prioritas kita kedepan, kita masih punya kesempatan pada P-APBD 2021 dan APBD 2022,” katanya.
“Dampak dari refocussing anggaran, otomatis membuat realisasi kegiatan yang sudah terencana ikut terpangkas, sebab keterbatasan dari keuangan daerah,” imbuhnya.
Asisten II Setda, Dedy Hendry memahami maksud dan tujuan yang disampaikan oleh para Kades. Mudah-mudahan kedepan, dengan adanya laporan dari Kecamatan yang lengkap, sehingga bisa diproses di RKPD Kabupaten.
“Dengan mengikuti amanah undang-undang dan menjalankan proses yang sesuai dengan prosedur, maka skala prioritas akan dikedepankan,” katanya.
Disamping itu, Kepala Bappeda H Lukman meminta Kades yang tidak kebagian anggaran APBD untuk bersabar, karena masih ada waktu dan terbukanya peluang untuk mendapatkan itu.
“Yang jelas, saran dan masukan ini menjadi perhatian untuk kami, semoga kedepan semua desa yang ada di Kecamatan Pelawan akan lebih maju dan masyarakat menjadi sejahtera,” ucapnya.
Sekda Endang Naser ditemui media ini secara terpisah mengatakan Desa Pelawan Jaya dan Desa Penegah ada pembangunan.
“Di Desa Penegah ada pembangunan Masjid senilai Rp.2 Milyar tahun 2020, karena refocusing anggaran dilanjutkan pengeejaannya tahun 2021. Sedangkan di Desa Pelawan Jaya ada pembangunan jalan ke TPA senilai Rp. 2 Milyar dan sudah dilakukan tender,” ungkap Sekda Endang Naser. (abahagus)
